PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UDANG-UNDANG NOMOR 35 / 2009, TENTANG NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 UNDANG-UNDANG NOMOR   35  /2009
  1. PENYIDIK :
    1. POLRI
    2. PENYIDIK :
    1. PPNS TERTENTU
    1. POLRI
    2. PENYIDIK BNN
    3. PPNS TERTENTU

PASAL 81 :” Penyidik Polri dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap lahgun dan edar gelap Narkotika dan Prekursor narkotika ”

PASAL 82 (1) :” PPNS tertentu sebagaimana dimaksud dlm UU tentang KUHAP berwenang melakukan penyidikan thd TP lahgun narkotika dan prekursor narkotika ”

2.     KEWENANGAN PENYIDIK :

    1. POLRI
    2. PPNS TERTENTU (KAP DAN HAN)
2.     KEWENANGAN PENYIDIK :

    1. POLRI
    2. PENYIDIK BNN = POLRI
    3. PPNS TERTENTU ( KAP SAJA)

PASAL 82 (2) huruf h :” Menangkap orang yg diduga melakukan lahgun narkotika dan prekursor narkotika ”

  1. 3. LAMA PENANGKAPAN :

1X24 JAM DAN DAPAT DI-PERPANJANG 2 X 24 JAM

  1. 3. LAMA PENANGKAPAN  :

3 X 24 JAM DAN DAPAT DI-PERPANJANG 3 X 24 JAM

PASAL 76  :

Ayat (1)  :” Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3X24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik ”

Ayat (2) : ” Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3X24 jam ”

  1. 4. LAMA PENYADAPAN :

30 HARI

  1. 4. LAMA PENYADAPAN  :

3 BULAN DAN DAPAT DIPERPANJANG  MAX 3 BULAN ATAS IJIN KETUA PN

PASAL 77 :

Ayat  (1)  :” Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yg cukup dan dilakukan max 3 bulan ”

Ayat (2) : ” Penyadapan hanya dilaksanakan atas ijin tertulis dari Ketua Pengadilan”

Ayat (3) : ” Penyadapan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yg sama ”

PASAL 78 :

Ayat (1) :” Dlm keadaan mendesak dan Penyidik hrs lakukan sadap, sadap dpt dilakukan tanpa ijin tertulis dari Ketua PN ”

Ayat (2) :” Dlm wkt max 24 jam Penyidik wajib minta ijin tertulis kpd Ketua PN mengenai sadap ”

  1. 5. ANCAMAN PIDANA MAX UMUM KECUALI  UTK GOL I YG DIDAHULUI DGN PERMUFAKATAN JAHAT DAN TER ORGANISIR ADA MIN UMUM DAN MAX UMUM
    1. 5. ANCAMAN PIDANA MIN UMUM DAN MAX UMUM KECUALI PENYALAHGUNA

- Contoh PASAL 111 Ayat  (1): ” Setiap org yg tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dlm btk tanaman dipidana dg pidana penjara min 4 th dan max 12 th dan denda min Rp.800 juta max Rp. 8 M ”

  1. 6. -
    1. 6. PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DR JML BB DIMANA UTK  TANAMAN  LEBIH DR 1 KG ATAU LBH DR  5 BATANG ATAU BUKAN TANAMAN LEBIH DARI 5 GRM ANCAMAN PIDANA DIPERBERAT DAN DENDA DITAMBAH 1/3NYA

Contoh PASAL 111 :

Ayat (1) : ” Setiap org yg tanpa hak atau melawan hukum tanam, pelihara, miliki, simpan, kuasai atau sediakan narkotika Gol I dlm btk tanaman dipidana dg pidana penjara min 4 th dan max 12 th dan denda min Rp.800 juta max Rp. 8 M ”

Ayat (2) :” Dlm hal perbuatan sebgm ayat (1) beratnya melebihi 1 KG atau lebih dr 5 batang dipidana seumur hidup atau min 5 th dan max 20 th dan denda max ditambah dr ayat (1) 1/3 nya ”

  1. 7. PREKURSOR YG POTENSIAL DPT DILAHGUN UTK LAKUKAN TP NARKOTIKA DITETAPKAN SBG BRG DIBAWAH WAS PEMERINTAH ( TDK ADA ANCAMAN PIDANANYA)
    1. 7. DIATUR MENGENAI PREKURSOR NARKOTIKA DG ANCAMAN PIDANANYA

PASAL 129 : Dipidana penjara min 4 th dan max 20 th dan denda max Rp 5 M setiap org yg tanpa hak atau melawan hkm :

  • Huruf a : ” miliki, simpan, kuasai atau sediakan prekursor narkotika utk buat narkotika ”
  • Huruf b :” prod, impor, ekspor, atau salurkan prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ”
  • Huruf c : ” tawarkan utk dijual, jual, beli, terima, jadi perantara dlm jual beli, tukar,atau serahkan prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ”
  • Huruf d :” bawa, kirim, angkut, atau transito prekursor narkotika utk pembuatan narkotika ”

  1. 8. -
    1. 8. PUTUSAN PIDANA DENDA TDK DIBAYAR MAKA DIGANTI DGN PIDANA PENJARA

PASAL 148 :” Apabila putusan pidana denda sebgm diatur dlm UU ini tdk dibayar oleh pelaku, pelaku dijatuhi pidana penjara max 2 th sebagai pengganti pidana denda yg tdk dapat dibayar “

  1. 9. ALAT BUKTI SESUAI KUHAP
    1. 9. PERLUASAN ALAT BUKTI

PASAL 86 :

  • Ayat (1) :” Penyidik dpt peroleh alat bukti selain sebgm dimaksud dlm UU ttg HAP”
  • Ayat (2) :” Alat bukti sebgm dimaksud ayat (1) berupa:
  1. a. Info yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan scr elektronik dg alat optic / yg serupa dg itu
  2. b. Data rekaman/info yg dpt dilihat, dibaca dan atau didengar  yg dpt dikeluarkan dg atau tanpa bantuan suatu sarana baik yg tertuang diatas kertas, benda  fisik apapun selain kertas maupun yg terekam scr elektronik termasuk tetapi tdk terbatas pada:

1.  tulisan, suara dan atau gambar

2.  peta, ranc, foto atau sejenisnya

3.  huruf, tanda, angka, simbol, sandi atau perforasi  yg miliki makna dpt dipahami oleh org yg mampu membaca / pahami

10. - 10. PSIKOTROPIKA GOL I DAN II DR UU NO. 5/1997 TTG PSIKOTROPIKA MASUK GOL I NARKOTIKA DLM UU INI

PASAL 153  huruf b :

” Dengan berlakunya Undang-undang ini Lampiran mengenai Psikotropika Gol I dan II sebgm tercantum dalam Lampiran UU No. 5/1997 ttg Psikotropika yg tlh dipindahkan menjadi Narkotika Gol I menurut Undang-undang ini”

Oleh : Briptu TEGUH PRIO NUGROHO, SH.

About these ads

~ oleh TeguhGokong pada 22 Desember 2009.

18 Tanggapan to “PERBEDAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22/1997 DENGAN UDANG-UNDANG NOMOR 35 / 2009, TENTANG NARKOTIKA”

  1. mohon ijin pak, mengenai UU kesehatan tentang penyalagunaan obat yang tergolong Daftar G (kopplo) , apakah penggunanya tidak boleh di hukum pak??
    karna di UU Kesehatan hanya orang yang memberikan tanpa hak atau keahliaannya aja yang boleh di hukum pak,dan satu lagi pak mengenai jenis SUBUTEX, itu belum di atur di UU Kesehatan pak dan sekarang Jenis SUBUTEX ini yang marak di komsumsi oleh pecandu putaw pak karna cara mengunakannya juga mengunakan insul ( jarum suntik ) mohon di tindak lanjuti pak………

  2. terima kasih atas infonya

  3. bagaimana pak apabila dalam penangkapan sorang tsk lahgun narkotika hanya terdapat bukti urine nya saja sedangkan brg bukti tidak ditemukan apakah perkara tersebut dpt dituntut dopengadilan, contoh pasal 124 UU No. 35 / 2009 ttg narkotika

    • Tergantung perkara di dalam Laporan Polisi yang akan menjadi target operasi, Test urine ialah Keterangan Ahli, dan ingat menurut Pasal 184 UU No. 8 Tahn 1981 tentang alat bukti ada 5 macam, salah satunya adalah Keterangan Ahli. Dan Tindak Pidana dibuktikan harus dengan minimal 2 alat Bukti. Jadi Test urine bisa saja diajukan namun harus mempunyai 1 bukti lain, misalnya saksi, alat, surat ataupun yang lainya. Ok,

  4. pa, mau tanya…
    klo dari segi pemusanahan dan waktu yg diberikan hingga barang bukti itu dimusnahkan mengalami perubahan tidak…
    terima kasih

  5. pak, saya mau tanya
    dalam uu narkotika no 35/2009, terdapat perluasan alat bukti yaitu penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana narkotika, yang ingin saya tanyakan yakni bagaimana efektifitas penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana narkotika nantinya di depan pengadilan? lalu apakah sudah ada kasus narkotika yang dalam pembuktiannya di depan pengadilan menggunakan alat bukti elektronik tersebut selama ini di indonesia? kalau sudah ada, atau bahkan sudah diputus oleh pengadilan mohon beritahu pak
    terima kasih

    • yang dimaksud dengan perluasan alat bukti yaitu penggunaan alat bukti elektronik dalam tindak pidana narkotika menurut analisa saya disini adalah sesuai dengan berkembangnya zaman dimana komunikasi secara elektronik misalnya telp, sms, email, chating dll saat ini adalah alat utama yg digunakan untuk membantu melancarkan suatu tindak pidana, maka dengan itu sejalan dengan berkembangnya teknologi Polri juga mempunyai alat untuk mecari bukti tersebut misalnya atau contohnya Komp Forensic, analys notebook, donggle, sms recovery dan masih banyak lainya yang secara yuridis bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Saat ini sudah banyak kasus yang dengan penyertaan alat bukti elektronik dihadapan pengadilan terutama yang ditangani BNN ataupun mabes Polri sedangkan untuk Polda dan Polres tidak semuanya mempunyai teknologi yang seperti itu. contoh kasus yang telah dipublikasikan yaitu kasus Artalyta perihal percakapannya di handphone yang disadap dan ditangani penyidikannya oleh KPK.

  6. saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebelumnya karena bapak telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya.
    selanjutnya yang ingin saya tanyakan pak, apabila sudah banyak kasus yang dengan penyertaan alat bukti elektronik di hadapan pengadilan terutama yang ditangani BNN ataupun mabes Polri, apakah saya dapat mengetahui data atas kasus-kasus tersebut pak? minimal data statistik selama tahun 2010.
    jika bisa, bagaimana caranya serta dimana untuk bisa memperoleh data-data tersebut? apakah data-data tersebut dipublikasikan baik oleh BNN ataupun mabes Polri?
    Mohon bantuannya pak, karena saya tertarik untuk mengangkat topik tentang penyalahgunaan narkotika serta keberhasilan BNN serta terutama Polri sendiri dalam menggagalkan banyak upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia selama ini ke dalam penelitian hukum saya nanti.

  7. Tak, prawdopodobnie tak jest

  8. Selamat Sore, sy ingin menanyakan ttg kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja, kawan sy ini tertangkap oleh polisi karna kedapatan sedang tidur setelah minum2an keras dan menghisap ganja, di TKP ada barang bukti 1 linting ganja yg sudah di oplos dgn tembakau dan 2 botol Black Label kosong, kawan sy ini menjalani test urine dan di nyatakan positif, ini pertama kalinya dia berurusan dgn polisi untuk kasus narkoba.
    yg ingin sy tanyakan adalah apakah proses selajutnya org ini harus menjalani penahanan di sel polsek/polres? sampai brp lama? untuk informasi za, dia sdh menandatangani BAP, setelah 3x24jam proses di kepolisian.
    BB yg ditemukan adalah 1 linting ganja seberat 0.8 gram.

    apakah hukuman untuk kawan sy ini dan berapa lama hukumannya?
    karna sesuai dgn PP No 25/2011 tentang Wajib Lapor bagi Pecandu/Pemakai Narkotika. Pecandu narkotika tidak dikenai hukuman pidana melainkan di panti rehabilitasi.
    Aturan ini tertuang dalam tiga landasan hukum, yakni dalam UU No 35/2009, penerbitan PP No 25/2011 dan diperkuat lagi dengan Surat EdaranMahkamah Agung(Sema) No 04/Bua.6/HS/ SP/IV/2010 tertanggal 7 April 2010, tentang pemakai yang batu sekali tertangkap akan di rehabilitasi karena mereka termasuk menjadi korban narkotika bukan pengedar atau bandar.

    sy mohon informasi yg sejelas2nya, terima kasih .

    • Untuk perkara Narkoba tidak ada istilah penangguhan penahanan, jadi menurut saya orang tersebut diduga keras telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan pasal 111 ayat (1) jo pasal 127 ayat (1) huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan orang tersebut jika tidak dibawah umur maka akan dilakukan penahan selama 20 hari bisa diperpanjang dengan persetujuan kejaksaan dengan masa perpanjangan penahanan selama 40 hari.

      Sesuai dengan Pasal yang dipersangkakan kepada Teman anda, yaitu Pasal 111 (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum
      menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

      dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

      Sedangkan untuk permasalahan Rehabilitasi harus ditetapkan oleh kekuatan hukum tetap/vonis pengadilan, yang dimohon oleh terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan.

  9. Terima kasih banyak atas tanggapan ∂αη jawaban dari Pak Teguh :)

  10. saya ingin mengajukan pertanyaan, apkh kewenangan penangkapan 3×24 jam pd Pasal 76 ayat (1) yang merujuk Pasal 75 huruf g UU RI No. 35 Tahun 2009 dimiliki juga oleh penyidik Polri karena hal itu jelas disebutkan kewenangan penyidik BNN.. terima kasih

    • Disana dijelaskan dalam pasal PASAL 76 UU No. 35 Tahun 2009 :
      Ayat (1) :” Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3X24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik”

      Ayat (2) : ” Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3X24 jam ”

      Tidak hanya untuk Penyidik BNN, tetapi bisa dilakukan oleh Penyidik secara umum.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: